SUMBER DAYA AIR di NTT

Kondisi goegrafis NTT memiliki iklim yang kering dan curah hujan yang relative kecil dan waktu hujan pendek berkisar antara 3-4 bulan pada bulan Desember hingga April. Hal ini menyebabkan jumlah air baku di Provinsi NTT sangat terbatas, sehingga membutuhkan system infrastruktur pasokan air bersih untuk memungkinkan masyarakat sekitar agar dapat mengakses air bersih tersebut. Sedangkan untuk masalah sanitasi, ternyata ada kira-kira 20% penduduk Indonesia yang masih buang air besar sembarangan. Kondisi ini tentunya mengakibatkan pencemaran pada lingkungan dan berimbas pada buruknya kesehatan warga. Padahal antara akses air bersih, sanitasi, kesehatan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera merupakan hal penting dan saling terkait. kondisi ini yang menimbulkan kesulitan dalam pendistribusian air bersih secara merata.

Tahun 2008, jumlah penduduk NTT yang terlayani air minum baru sekitar 23,15 persen lebih atau 1.034.260 jiwa, terdiri dari penduduk perkotaan 25,05 persen dan penduduk pedesaan 19,2 persen. (Sumber : Pos Kupang.com –adv/edited).  Akan tetapi untuk mewujudkan pemenuhan penyediaan air bersih di Provinsi NTT ini diperlukan anggaran yang cukup besar sedangkan APBD untuk daerah ini dapat dikatakan  sangat kecil hal lain, disebabkan penyebaran penduduk di NTT yang tidak merata juga menimbulkan kesulitan dalam pendistribusian air minum secara merata. Kondisi ini juga menimbulkan biaya besar dalam pembangunan air bersih yang berbasis pada perpipaan. Tingginya biaya dalam pembangunan air minum berbasis perpipaan akibat kondisi geografi dan demografi ini berkisar lebih dari duakali lipat dari pembangunan sistem air minum yang normal.

 Sesuai target MDGs, pada tahun 2015 mendatang setengah dari jumlah penduduk yang belum terlayani air minum harus bisa dilayani. Hal ini tentu perlu adanya kerjasma antara pemerintah pusat dengan daerah. Dan harus lebih memfokuskan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada bidang kesehatan, seperti penyediaan sarana air bersih serta sanitasi. Tujuannya agar masyarakat di daerah bisa meningkatkan pola hidup bersih dan sehat lewat fasilitas tersebut. Bantuan-bantuan dari pihak Sustainable Development Social Responsibility Danone Aqua, Binahidra Logiardi sangat bermanfaat dan memiliki program CSR yakni WASH(Water Access,Sanitation,Hyginie Program) yang harus tetap dilakukan. 

Pada tahun 2009, alokasi paket pekerjaan dari dana APBD I NTT untuk tiga bidang tersebut dengan total 198 paket terdiri dari paket yang dikontrak 165 paket dan swakelola 33 paket. Sedangkan paket dari alokasi dana APBN tahun 2009 dan bantuan luan negeri/BLN untuk pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an di NTT total paket kegiatan 413 paket terdiri dari paket kontrak 271 paket dan swakelola 142 paket. 

Total paket kontrak APBD I dan APBN +BLN bidang ke- PU-an di NTT sebanyak 436 paket. Sedangkan total paket swakelola APBD I NTT dan APBN dan BLN 175 paket.

Kepala Dinas PU Propinsi NTT, Ir. Andre W Koreh, MT, dalam siaran persnya yang diterima Pos Kupang, Rabu (2/12/2009), menjelaskan, target kinerja Dinas PU bidang sumber daya air/irigasi berupa perencanaan pembangunan 52 buah embung kecil.

Pembangunan embung kecil 31 buah, embung irigasi 2 buah, jaringan irigasi 17 buah, pengamanan banjir 900 meter, rehabilitasi jaringan irigasi 23 buah, sumur JIAT 8 kegiatan. Selain itu kegiatan air tanah 60 lokasi, pengendalian banjir 8.200 meter, pantai 692 meter, air baku 40 lokasi, sungai 5 buah serta 3 TSA hidrologi.
Sedangkan bidang Bina Marga, target kinerja yang ditetapkan Dinas PU NTT tahun ini, yakni untuk pembangunan jalan 125,96 km, jembatan 304 meter, rehabilitasi jalan 1.904,46 km, jembatan 2.824,4 meter, pemeliharaan rutin jalan 158,22 km, pemeliharaan berkala jalan 1 ruas 0,5 km, jembatan 4 ruas 99,2 meter serta perencanaan jembatan 109,5 meter, pengawasan jalan 125,96 km dan jembatan 304 meter.
Bidang Cipta Karya, pembangunan 135 unit rumah setengah jadi, 36 unit hidran umum, jalan lingkungan perkantoran kawasan Kantor Gubernur NTT, jalan lingkungan poros desa 2.239 meter, PS Air Minum 5 kabupaten. Peningkatan kinerja TPA 4 paket pada 13 kabupaten, P2KP serta PAMSIMAS.

Dinas PU Propinsi NTT memperoleh pembiayaan dari dua sumber dana, yaitu APBD I dan APBN + BLN. Untuk pembiayaan APBD I sebesar Rp 238.620.037.117,00 terdiri dari belanja tidak langsung Rp 28.177.500.000 belanja langsung Rp 210.442.537.192,00. Pembiayaan dari APBN + BLN sebesar Rp 863.366.721.100,00. 

Arah Kebijakan Bidang SDA

Arah kebijakan Dinas PU bidang SDA, yakni penanganan sumber daya air untuk mendukung kawasan perbatasan sebagai beranda depan/pintu gerbang internasional, juga penanganan SDA di daerah rawan bencana serta akibat kerusuhan sosial serta penanganan SDA di daerah terisolasi dan pulau kecil/terpencil.

Selain itu, peningkatan pemanfaatan SDA mendukung ketahanan pangan, peningkatan manajemen sumber daya air dan penyediaan kebutuhan air baku untuk perumahan, industri dan pariwisata serta pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air dan penyebaran norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) penyelenggaraan sumber daya air.

Penanganan jaringan jalan untuk mendukung kawasan perbatasan sebagai beranda depan/pintu gerbang internasional. Penanganan jaringan jalan di daerah rawan bencana, penanganan jaringan jalan di daerah terisolasi dan pulau kecil terpencil, penanganan ruas jalur ekonomi utama pada jaringan jalan nasional.

Selain itu, peningkatan daya dukung struktur dan kapasitas jalan akses menuju pusat produksi dan pemasaran, mempertahankan kondisi pelayanan jaringan jalan serta membuka akses menuju kawasan yang baru berkembang.       

Arah Kebijakan Permukiman dan Tata Ruang Penanganan kawasan perbatasan, penataan kawasan bencana alam, pulau kecil dan terpencil, serta daerah konflik yang mempertimbangkan penataan ruang. Selain itu, fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang untuk mendorong percepatan otonomi daerah, dan penyelenggaraan dan operasionalisasi penataan ruang pulau, provinsi, kabupaten, kota dan kawasan

Arah kebijakan bidang ini juga membantu penanggulangan dampak konflik sosial dan bencana dalam rangka tanggap darurat/rehabilitasi, dan peningkatan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman di pulau kecil terpencil, daerah terisolir dan perbatasan. Selain itu, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dan peningkatan penyehatan lingkungan permukiman baik di perkotaan/perdesaan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dan nelayan untuk menanggulangi kemiskinan.